halaman utama
Sabtu, 13 Februari 2010
PEMERINTAHAN INGGRIS DUKUNG INTEGRASI PAPUA KE NKRI
proindonesiaayapura ( Berita ) : Pemerintah Kerajaan Inggris mendukung sepenuhnya integrasi Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menolak segala bentuk aktivitas yang mengarah pada tuntutan untuk memerdekakan diri dari wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull usai melakukan dialog khusus dengan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Senin [14/09] . “Pemerintah Kerajaan Inggris mendukung posisi Papua yang untuk tetap bersatu dengan Indonesia,” tegasnya.
Walaupun demikian lanjutnya, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dibenahi berkaitan dengan kondisi sosial dan politik di Papua dalam rangka mengakomodir aspirasi rakyat di provinsi paling timur Indonesia ini.
Oleh sebab itu lanjutnya, pemerintah Kerajaan Inggirs yang dipimpin Ratu Elizabeth II tersebut juga mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog damai antara rakyat Papua dengan pemerintah sebagai solusi efektif untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di daerah ini.
Ditambahkannya, pemerintah Kerajaan Inggris turut pula menjunjung penegakkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan mendukung segala usaha penyelesaian masalah mengenai hal tersebut.
Keinginan untuk Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia hingga kini masih disuarakan beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan sejarah integrasi Irian Barat, terutama dengan hasil penentuan pendapat rakyat yang dilaksanakan pada 1969 silam.
Selain itu, berbagai macam kasus pelanggaran (HAM) di daerah ini masih terus mencuat akibat belum tuntasnya langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh pemerintah.
Dukungan terhadap dipertahankannya Papua dalam NKRI menjadi salah satu faktor terpenting agar kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah dan masyarakat Papua dapat berjalan optimal, yang menjadi isu utama dalam dialog antara Duta Besar Kerajaan Inggris dengan Gubernur Papua.
Dalam dialog tersebut, Hatfull menjelaskan, banyak hal yang telah dibicarakan untuk pembangunan Papua ke depan, yang paling utama adalah mengenai ekonomi daerah Papua.
Berikutnya adalah tentang pengolahan hutan Papua agar dapat memberi kontribusi pada kondisi perubahan iklim global. Hal ini juga sebagai langkah menuju Konferensi Iklim Global di Kopenhagen, Denmark yang direncanakan digelar pada Desember 2009 mendatang.( ant )
Hal tersebut disampaikan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull usai melakukan dialog khusus dengan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu,SH di Jayapura, Senin [14/09] . “Pemerintah Kerajaan Inggris mendukung posisi Papua yang untuk tetap bersatu dengan Indonesia,” tegasnya.
Walaupun demikian lanjutnya, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dibenahi berkaitan dengan kondisi sosial dan politik di Papua dalam rangka mengakomodir aspirasi rakyat di provinsi paling timur Indonesia ini.
Oleh sebab itu lanjutnya, pemerintah Kerajaan Inggirs yang dipimpin Ratu Elizabeth II tersebut juga mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk melakukan dialog damai antara rakyat Papua dengan pemerintah sebagai solusi efektif untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di daerah ini.
Ditambahkannya, pemerintah Kerajaan Inggris turut pula menjunjung penegakkan hak-hak asasi manusia (HAM) dan mendukung segala usaha penyelesaian masalah mengenai hal tersebut.
Keinginan untuk Papua untuk memisahkan diri dari Indonesia hingga kini masih disuarakan beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan sejarah integrasi Irian Barat, terutama dengan hasil penentuan pendapat rakyat yang dilaksanakan pada 1969 silam.
Selain itu, berbagai macam kasus pelanggaran (HAM) di daerah ini masih terus mencuat akibat belum tuntasnya langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh pemerintah.
Dukungan terhadap dipertahankannya Papua dalam NKRI menjadi salah satu faktor terpenting agar kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah dan masyarakat Papua dapat berjalan optimal, yang menjadi isu utama dalam dialog antara Duta Besar Kerajaan Inggris dengan Gubernur Papua.
Dalam dialog tersebut, Hatfull menjelaskan, banyak hal yang telah dibicarakan untuk pembangunan Papua ke depan, yang paling utama adalah mengenai ekonomi daerah Papua.
Berikutnya adalah tentang pengolahan hutan Papua agar dapat memberi kontribusi pada kondisi perubahan iklim global. Hal ini juga sebagai langkah menuju Konferensi Iklim Global di Kopenhagen, Denmark yang direncanakan digelar pada Desember 2009 mendatang.( ant )
Langganan:
Postingan (Atom)
Ambalat
http://id.wikipedia.org/wiki/Sengketa_blok_maritim_Ambalat
Proses reformasih
Proses reformasi dalam kancah politik Indonesia telah berjalan sejak 1998[rujukan?] dan telah menghasilkan banyak perubahan penting.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: melantik presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengamandemen UUD dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota DPR yang beranggotakan 560 orang ditambah 132 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Di antaranya adalah pengurangan masa jabatan menjadi 2 kali masa bakti dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun untuk presiden dan wakil presiden, serta dilaksanakannya langkah-langkah untuk memeriksa institusi bermasalah dan keuangan negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang fungsinya meliputi: melantik presiden dan wakil presiden (sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat), menciptakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengamandemen UUD dan mengesahkan undang-undang. MPR beranggotakan 695 orang yang meliputi seluruh anggota DPR yang beranggotakan 560 orang ditambah 132 orang dari perwakilan daerah yang dipilih dari masing-masing DPRD tiap-tiap provinsi serta 65 anggota yang ditunjuk dari berbagai golongan profesi.
DPR, yang merupakan institusi legislatif, mencakup 462 anggota yang terpilih melalui sistem perwakilan distrik maupun proporsional (campuran). Sebelum pemilu 2004, TNI dan Polri memiliki perwakilan di DPR dan perwakilannya di MPR akan berakhir pada tahun 2009. Perwakilan kelompok golongan di MPR telah ditiadakan pada 2004. Dominasi militer di dalam pemerintahan daerah perlahan-lahan menghilang setelah peraturan yang baru melarang anggota militer yang masih aktif untuk memasuki dunia politik.
Politik Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara republik berdasarkan UUD 1945. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan murni atau pure separation of powers, melainkan partial separation of powers atau pembagian kekuasaan, dengan sentral berada pada pemerintah Indonesia, hal ini tercermin dari dimilikinya sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh presiden (eksekutif). Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif meliputi pemberian grasi, abolisi, amnesti dan rehabilitasi oleh presiden, namun harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan Perpu dan Peraturan Pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia sering disebut sebagai "sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer". Setelah Kerusuhan Mei 1998 yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, reformasi besar-besaran segera dilakukan di bidang politik.